TEMBILAHAN, REDAKSI86.COM – Akibat dari anjloknya harga komoditas pertanian di sertai dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang terjadi beberapa hari yang lalu,Akhirnya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Inhil (AMI) berorasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis, 8-September-2022.
Dalam unjuk rasa tersebut, para mahasiswa menuntut adanya peran Pemerintah dalam hal ini DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyambung lidah rakyat agar segera mengambil langkah-langkah strategis terhadap isu yang berkembang saat ini.
Mahasiswa menuntut beberapa point’ penting yang saat ini menjadi isu krusial.
5 point’ tuntutan mahasiswa tersebut adalah:
1. Menolak dengan tegas terhadap kenaikan harga BBM bersubdi.
2. Mendesak Presiden RI untuk melakukan transparansi terutama untuk jenis-jenis anggaran yang di subsidi oleh pemerintah.
3. Mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk segera menstabilkan harga komoditas pertanian,seperti kelapa,pinang dan sawit.
5. Meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di kabupaten Indragiri hilir.
Setelah mahasiswa melakukan orasi kemudian pihak DPRD mempersilahkan para mahasiswa masuk kedalam ruangan untuk melakukan pertemuan terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
Dalam pertemuan tersebut tampak hadir wakil ketua 1 DPRD Inhil Edy Gunawan,SE.M.si kemudian Ir.H.Amd Junaidi An,M.Si, di dampingi oleh Wakapolres Inhil kompol.Yudhi Franata,SH.,S.I.K beserta anggota kepolisian lainnya,juga turut di hadiri oleh perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Bappeda dan jajaran terkait lainnya.
Pada pertemuan tersebut beragam keluhan mahasiswa di sampaikan oleh perwakilan masing-masing mahasiswa.mulai dari tentang sulitnya kondisi masyarakat inhil saat ini hingga komoditas harga pertanian yang tak kunjung membaik.selain itu mahasiswa juga mengeluhkan adanya infrastruktur Baik jalan maupun jembatan yang tak kunjung di perbaiki, mahasiswa menyebut dengan istilah jalan berlobang, jembatan bergelombang.
Namun dari semua hal tersebut, Salah satu yang menarik awak media adalah ketika seorang dari perwakilan mahasiswa yang biasa di sebut Bung abay mempertanyakan tentang transparansi anggaran APBD yang hingga kini tidak bisa di akses secara publik, padahal 3 tahun yang lalu Di pertemuan yang sama dia menegaskan sudah meminta pemerintah daerah untuk segera membuat aplikasi tersebut namun sampai hari ini belum terealisasi,” ungkapnya.
Tehadap hal tersebut Wakil ketua 1 DPRD Inhil Edy Gunawan,SE,M Si menjelaskan bahwa akses terhadap rencana-rencana strategis pemerintah sebenarnya bisa di akses melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Sirup), bahkan aplikasi yang berbasis web tersebut bisa di akses oleh KPK,” terangnya.
Sementara dalam aksi mahasiswa tersebut pemerintah melalui OPD terkait menerjunkan pengamanan baik dari Kepolisian, TNI, Satpol PP serta pihak terkait lainnya. Sehingga aksi unjuk rasa tersebut terlihat berjalan dengan aman dan lancar sampai acara selesai.**(Fitra)
