Pohuwato, Redaksi86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato akan memperjuangakan nasib para honorer di tahun 2024 nanti.
Diketahui, Masa kerja tenaga honorer tersebut akan berakhir pada bulan November tahun 2023 mendatang. Itu artinya pada tahun 2024 nanti, tak ada lagi tenaga honorer di badan instansi pemerintah.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Jika para honorer ini tidak tercover pada PPPK atau tidak masuk seleksi CPNS, maka banyak dari mereka bakal diistirahatkan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Pohuwato bersama pemerintah daerah telah memberikan perhatian serius agar para honorer ini didorong masuk PPPK.
Lewat rapat dengar pendapat tersebut terungkap bahwa saat ini guru honorer di Pohuwato masih tersisa 285 orang. DPRD pun mendorong Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan agar 285 guru honorer ini bisa tercover secara penuh ke dalam PPPK.
“Sekarang Pemerintah Pusat sudah memberikan kebijakan, tahun ini kita merekrut lagi kurang lebih 617 orang PPPK. Kami DPRD berharap agar 617 orang ini bisa diserap menjadi pegawai dengan status PPPK karena anggarannya sudah tersedia dan penilainnya kan sudah diserahkan ke daerah, apalagi yang guru,’’ Ujar Ketua DPRD Nasir Giasi.
Ia pun mewanti agar jangan sampai para guru honorer tersebut terhambat masuk PPPK hanya karena persoalan tekhnis, urusan Surat Keputusan (SK), ketidak senangan kepala sekolah dengan guru honorer hanya karena ada persoalan pribadi.
Ketua Dprd Nasir Giasi itu pun mengingatkan Kepada Dinas Pendidikan, untuk hadir dalam hal menyelesaikan persoalan tekhnis yang dihadapi para honorer saat masuk PPPK.
“Dinas Pendidikan harus hadir memediasi, menerbitkan SK mereka dan memediasi persoalan yang mungkin ada ketidak senangan Kepala Sekolah kepada guru honorer sehingga ini tidak jadi penghambat,” Harap Ketua Dprd Nasir Giasi.**(arlan)
