GORONTALO, Redaksi86.com – Gedung wakil rakyat atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, di Demo oleh Nelayan se-Provinsi Gorontalo, Senin (05/12/22).
Masyarakat Nelayan yang tergabung di seluruh Kabupaten itu, meminta para wakil rakyat mereka itu untuk mengambil sikap berjuang untuk nasib para nelayan tersebut.
Tidak hanya para wakil rakyat, bahkan Pj Gubernur Gorontalo pun dimintai langkah taktis oleh para demonstran itu, terkait pembatasan jarak tangkap nelayan tradisional.
Sesuai Permen Nomor 10 Tahun 2021 dan Permen No 33 Tahun 2021 tentang Standar Kegitan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor
Orator Aksi Sarlis Mantu menuturkan, bahwa Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sangat tidak berpihak kepada masyarakat khususnya nelayan.
Dinilai, Aturan tersebut menyusahkan para nelayan karena nelayan dibatasi hanya sampai 12 Mil dari Pelabuhan.
Padahal, menurut Tokoh nelayan yang akrab disapa om ungkei itu, pada jarak tangkap pada 12 Mil nelayan sulit mendapatkan ikan.
Belum lagi, wilayah tangkapan nelayan hanya di teluk, dan bukan merupakan nelayan industri yang menggunakan mesin canggih.
Masa demonstran ini Diterima langsung oleh Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, Ia pun mengaku siap membawa aspirasi masyarakat itu ketingkat Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengaku akan melakukan pengawalan terhadap janji Gubernur Gorontalo.
Diketahui, Masa Aksi Sempat saling dorong dengan aparat pengamanan dan nyaris ricuh karena masa aksi tak diijinkan masuk.
Sebab Pemprov dan Deperov masih melangsungkan Rapat Paripurna dalam rangka 22 tahun Provinsi Gorontalo.**(arlan)
