Bagansiapiapi (Rohil), Redaksi86.com — Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kepmendes PDT) No .82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Desa. Keputusan ini menjadikan panduan operasional bagi Desa melaksanakan program Ketapang (Ketahanan Pangan).
Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) mempunyai peran kunci dalam meningkatkan program Ketapang, sesuai kebutuhan lokal Ketahanan Pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga jadi target kesejahteraan.
Program Ketapang tahun 2024 di Kecamatan Kuba di Pulau Halang Hulu diduga program Ketapang tidak berkembang dan kini menjadi sorotan di masyarakat tempatan.
Berdasarkan informasi masyarakat ke awak media, seharusnya program anggaran Ketapang dikelola profesional. Menurut nara sumber, ternak kambing program Ketapang di tahun 2024 di era PJ Penghulu Kecamatan Kuba diduga dari ternak 25 ekor bukannya produktif bertambah dan berkembang biak, ini justru semakin menciut jumlah ternak kambing tersebut. Info tersebut masih ditelisik terkait belanja jumlah ternak kambing tersebut.
Berdasarkan info dari warga yang tidak ingin namanya dipublikasikan meminta awak media mengkonfirmasi PJ. Penghulu agar konsisten bertanggungjawab dan transparan dalam mengelola program Ketahanan Pangan tersebut,” ujar narasumber
Awak media mencoba mengkonfirmasi ke PJ Penghulu Pulau Halang Hulu via WhatsApp (13/03/2025), program Ketapang berapa ekor kambing yang tersisa di pelihara tahun 2024?? Namun sampai berita ini dipublikasikan, Datuk PJ SP masih bungkam dan tidak memberikan stetmennya, sementara konfirmasi watshapp awak media berstatus diterima dan contreng sudah berwarna biru.
Terkait program anggaran Ketapang (16/03/25) saat dikonfirmasi ulang untuk tahun 2024: menurut Datuk PJ Penghulu SP sekitaran Rp. 120.000.000,- dengan ukuran kandang volume 8 x 10 m.
Ditempat terpisah aktivis mahasiswa Akas Virnando yang merupakan Ketua Ipemarohi Pekanbaru angkat bicara terkait program Ketapang di Rohil yang diduga gagal program dan menuai banyak masalah,”
Ipemarohi meminta pihak Datuk penghulu dalam mengelola dana anggaran transparan dan akuntabel serta tidak alergi dikritisi. Proses perencanaan program Ketapang harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
Kita akan terus monitoring program dan anggaran Ketapang jangan dimanipulasi, publik lagi menyorot Datuk-Datuk Penghulu, Jika ada temuan informasi yang nyeleneh akan kita investigasi dilapangan dan akan kita laporkan ke APH, Kejagung dan Mabes Polri,” Tegas Akas Virnando.**
Laporan : Rudy Hartono
