FOTO : Kevin Sairullah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Boalemo (Istimewa)
Boalemo (Gorontalo), Redaksi86.com – Dengan adanya wacana Pergantian Sekda Boalemo beberapa hari terakhir ini jadi preseden buruk bagi kita semua terkait dengan kondisi Birokrasi saat ini dan masa yang akan datang.
Adanya tuntutan pergantian Sekda yang menuai pro dan kontra harus secepatnya diselesaikan oleh Pj Bupati Boalemo saat ini.
Salah satu mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama menilai, jika tuntutan pergantian Sekda itu dilatar belakangi oleh keterlibatan Sekda Boalemo terhadap kasus-kasus yang melibatkan namanya.
Entah dalam hal kebijakan maupun program, maka permintaan pergantian Sekda itu wajar-wajar saja.
Semua orang di negara ini kata Kevin Sairullah berhak menyampaikan pendapat apalagi berkaitan dengan kondisi pemerintahnya, yang semestinya tidak wajar ialah apabila kondisi birokrasi daerah tidak baik.
Kemudian kita ikut diam apalagi sikap Pj Bupati Boalemo membiarkan masalah tersebut terus berlarut-larut akan berdampak buruk pada kondisi birokrasi itu sendiri.
” Pj Bupati harus memiliki kapasitas dan integritas dan tidak diam melihat persoalan yang ada, restorasi itu merupakan suatu keharusan dan itu tugas kita semua termasuk Pj Bupati Boalemo,” lanjut Kevin.
” Merujuk pada berbagai kasus hukum para pejabat publik, pelanggaran moral dan etika serta praktik koruptif dan nepotisme para pemimpin di berbagai tingkatan Kabupaten Boalemo.
Saat ini rakyat meminta Pemerintah dituntut melahirkan kebijakan-kebijakan yang solutif ditengah merosotnya birokrasi saat ini dari kebijakan yang solutif itu perlu adanya intervensionis didalamnya dan itu kapasitas seorang Pj Bupati yang bisa melakukannya” Nah saya tidak melihatnya dari kepemimpinan seorang Pj Bupati saya justru melihatnya intervensi lahir dari orang-orang yang memegang jabatan tertentu sehingga melahirkan masalah-masalah yang menganggu jalannya birokrasi saat ini,” ucapnya.
Adanya suara-suara ucap Kevin, para aktivis maupun masyarakat yang merespon kedudukan seorang Sekda Boalemo layak dipertahankan telah menyehatkan demokrasi kita di Kabupaten Boalemo.
Kendati ini menurut Kevin, agak kontras dengan banyaknya masalah Pemerintahan termasuk yang menyeret nama seorang Sekda Boalemo dan sikap tersebut telah mengisyaratkan kita belum terdidik secara metodologis.
Suara-suara aktivis dan masyarakat harus mampu diimbangi Pj Bupati Boalemo melalui sense of juscite khususnya terkait pergantian Sekda Kabupaten Boalemo.
” Masyarakat Kabupaten Boalemo menagih Sense of Justice dari Seorang Pj Bupati Boalemo, Sense of Justice menjadi tolak ukur apakah Pj Bupati berkapasitas atau berintegritas menyelesaikan pesoalan,” tutur Kevin Sairullah.
” Yang ada sebab yang nampak didaerah kita saat ini, ialah hanya ijustice sehingga melahirkan praktek Kolusi, Koruspi dan Nepotisme, yang melibatkan para pejabat didalamnya termasuk Sekda itu sendiri,” tegas Kevin.**(arlan)
