JAKARTA, Redaksi86.com — Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meradang saat rapat kerja Komisi XII DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Bukan dengan anggota Komisi XII DPR, melainkan Bahlil murka dengan Dirjen dan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Darmawan Prasodjo.
Tak tangung-tanggung, Bahlil juga membentak dan meminta keduanya untuk menghadap kepadanya seusai rapat. Bahkan dalam rapat tersebut, Bahlil mengatakan ‘kurang ajar’ kepada keduanya di hadapan anggota Komisi XII DPR.
Kemarahan Bahlil itu dipicu karena dirinya tidak mendapat data terbaru dari anak buahnya maupun direksi PLN mengenai jumlah desa yang harus menjadi objek swasembada energi.
“Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” kata Bahlil, dilansir dari Kompas.com.
Awalnya Bahlil menyampaikan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto mengenai swasembada energi di desa-desa.
“Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi. Kemudian Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa.
“Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya? Oh 10.000? Ini tambang? 10.000?” ucapnya.
Setelah kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM. Bahkan dia meminta kedua pihak menemuinya.
“Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” sambungnya.
Bahlil pun melanjutkan dengan membeberkan arahan Prabowo agar desa-desa yang belum ada listriknya harus dipasang PLTS.
“Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa listrik desa merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PLN.
Anggaran program ini dikelola oleh PLN yang umumnya diberikan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Namun, ke depannya Bahlil akan mengalihkan pengelolaan anggaran program listrik desa melalui Kementerian ESDM.
“Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa Kementerian ESDM saat ini sedang memetakan wilayah prioritas untuk penyambungan listrik.
Ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan pendataan desa yang belum teralirkan listrik.
Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pun akan didorong karena lebih efisien, terutama untuk daerah yang tidak memiliki infrastruktur penunjang.
Pembangunan PLTS ini akan dibiayai dari anggaran program listrik desa.
Bahlil bilang, dengan pemanfaatan PLTS, maka penyambungan listrik dapat dilakukan dengan sistem jaringan lokal, tidak perlu pembangunan infrastruktur untuk terhubung dengan jaringan listrik jarak jauh.
“Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Pada kesempatan itu, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam menjalankan program listrik desa.
Ia memastikan setiap kebijakan yang diambil terkait program ini akan disesuaikan dengan peta jalan (roadmap) nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa untuk kemudian ini kita akan letakkan pada kerangka yang baik, benar, dan tepat sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah lewat arahan Bapak Presiden,” kata dia.
Adapun program listrik desa merupakan program rutin pemerintah setiap tahun.
Kementerian ESDM mencatat hingga akhir 2024 terdapat 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia yang telah menikmati listrik.
Sementara itu, per kuartal I-2025 tercatat masih ada 10.068 lokasi atau desa di Indonesia yang belum tersentuh listrik.**
Editor: Redaksi
