Bangkinang Kota, Redaksi86.com – Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM menerima kunjungan Audiensi Ninik Mamak Pemangku Adat dan Penguasa Ulayat Kenegerian Koto Garo Terkait Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HGU dengan PT SBAL di ruang rapat Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (8/8/2022).
Kunjungan tersebut langsung disambut baik oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, beliau mengatakan akan menampung aspirasi aspirasi yang dimiliki oleh Ninik Mamak Kenegerian Koto Garo untuk mendapatkan Keadilan.
Dalam Dialognya Pj Bupati Kampar Dr.H. Kamsol, MM mengatakan Pemerintah Saat ini melakukan Audit dari Hulu ke Hilir Perkebunan sawit-sawit yang ada di Kabupaten Kampar, ini lah program pemerintah Kabupaten Kampar saat ini sehingga satu persatu permasalahan pasti kelihatan nanti”
“Pemerintah Daerah kabupaten Kampar dengan Forkopimda serta BPN dan dinas Terkait akan melakukan kordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak perusahaan untuk melakukan cek terkait HGU yang tidak dikeluarkan serta perpanjangan jangka waktu HGU yang memang belum terselesaikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Kami akan berusaha mencari titik temu dan menunggu Kebijakan dari Panitia B (Kanwil), serta koordinasi juga dengan BPN Provinsi bagaimana mencarikan solusi terhadap permasalahan HGU ini.
“saya sudah Koordinasi Juga sama Gubernur Riau terkait PT. SBAL ini, tetapi Saya berharap tidak ada terjadi apa-apa dari pihak desa ataupun perusahaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kades Koto Garo H. Ilyas mengatakan bahwa setiap perusahaan dalam melakukan Kepengurusan HGU memperpanjang jangka waktu HGU, memperbaharui HGU perusahaan tersebut wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas HGU yang dimohonkan.
“Adapun PT SBAL yang telah memfasilitasi pembangunan kebun dengan Pola Kredit Koperasi Priemer (KKPA), itu lahannya berada dikawasan konsensi PT. Arara Abadi, yang sampai sekarang tidak mendapatkan pelepasan kawasan dari Kementrian Kehutanan, sementara kebun sawit tersebut penanamnya sudah dilakukan sekitar tagun 2003-2005,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Dengan hal tersebut, kami ninik mamak beserta anak kemenakan meragukan bisa tidaknya kebun itu kami miliki selamanya sehingga anak kemenakan bisa merasakan Hal itu.
“Adapun lahan yang diluar HGU berstatus kawasan Hutan yang dikelola dan diduduki PT. SBAL selama ini, yang luas nya Ratusan Hektar, ini tentunya sangat merugikan kami selaku ninik mamak dan anak kemenakan, dalam hal tersebut membuat kami tidak bisa bercocok tanam diatas lahan tersebut sehingga berdampak terhadap perekonomian Kami yng semakin memburuk,” ungkapnya.
“Kami mohon petunjuk Kepada Bapak Bupati, Karna Ini merugikan kami dan memperburuk juga perekonomian kami dan kami mohon untuk dapat terselesaikan sehingga kami dapat menerima HGU dari Perusahaan tersebut.,” tutupnya.
Tampak Hadir, Kepala BPN Dedi Kurniawan, Asisten I Ahmad Yuzar didampingi Kepala Dinas PMD Lukmansyah Badoe, Sekretaris Perkebunan Idrus, Kades Koto Garo H. Ilyas, tokoh masyarakat Uzar Jefri dan Ninik Mamak Desa Koto Garo.**(Red/DiskominfoKampar/IsN)
