Bangkinang Kota, Redaksi86.com – Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Ranperda APBD TA 2024 Kabupaten Kampar berlangsung, Senin (20/11/2023) di Ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Rapat Paripurna mengagendakan Pidato Pengantar Pj Bupati Kampar tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar TA 2024.
Rapat Paripurna yang di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Tony Hidayat SE, Wakil Ketua DPRD, Repol SAg dan Fahmil SE,ME dihadiri Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus SE MM, hadir Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kampar.
Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus SE MM Saat menyampaikan sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah melakukan Paripurna untuk penyampaian rancangan Ranperda APBD tahun 2024.
Pj Bupati Kampar mengatakan bahwa pendapatan daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp 2, 136 T yang bersumber dari tiga (3) aspek yaitu: Pendapatan Daerah, Dana Pertimbangan/Pendapatan Tranfer, dan Lain-lain.
Dari data realisasi APBD lima tahun Terakhir terlihat bahwa pendapatan Daerah dari dana pertimbangan/pendapatan trasfer berkisar 68,91% – 96,91% yang merupakan dominan sumber pendapatan Daerah, lain-lain. Pendapatan daerah yang sah berkisar 0,08 % – 20,68 %, sedangkan PAD hanya berkisar 10,79 % – 11,48 % dari total Pendapatan Daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa
Ketergantungan Kabupaten Kampar terhadap dana pertimbangan/pendapatan transfer sangatlah besar,” ujar Firdaus.
Estimasi pendapatan Daerah pada RAPBD tahun 2024 direncanakan sebesar 2 Triliun 136,48 Milyar turun dari kondisi Outlook 2023 dari sebesar 2 Triliun 633,28 Milyar atau turun sebesar 496,8 Milyar atau 18,87 persen.
“Penurunan ini disebabkan karena belum ditampungnya pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat diantaranya dari dana transfer khusus (DAK).” jelasnya.
Estimasi PAD pada RAPBD Kabupaten tahun anggaran tahun 2024 sebesar 290,24 Milyar terjadi kenaikan sebesar 4,38 % atau 11,50 Miliar dibanding kondisi Outlook 2023 sebesar 278,74 Milyar.
Kenaikan terjadi pada pajak Daerah sebesar 13,33 Milyar. Sedangkan untuk retribusi Daerah turun 3,28 Milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 400 juta dan Kain-lain PAD yang sah naik 1,84 Milyar dibanding kondisi Outlook 2023.
Pendapatan dari dana perimbangan/pendapatan transfer pada RAPBD tahun 2024 mengalami penurunan dari Outlook 2023 sebesar 2 Triliun 352,45 Milyar menjadi 1 Triliun 846,25 Milyarr turun sebesar 506,2 Milyar atau turun 3,23 persen.
“Penurunan ini karena adanya dana trasfer khusus yang belum dianggarkan sebagaimana yang telah dijelaskan,” tuturnya.
Pendapatan transfer ini berasal dari
Transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tadak ada target pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2024.
Pada tahun 2019 belanja daerah sebesar 2 Triliun 714,73 Milyar turun menjadi 2 Triliun 168,29 Milyar tahun 2019 turun 20%, tahun 2021 kembali naik menjadi 2 Triliun 497,87 Milyar naik 15 persen, tahun 2022 kembali turun menjadi 2 Triliun 480,59 Milyar turun 1 persen, Outlook 2023 kembali naik menjadi 2 Triliun 654,33 Milyar naik 7 persen dan RAPBD 2024 direncanakan menjadi 2 Triliun 171,48 Milyar turun 18,19 persen.
Penurunan ini disebabkan belum dianggarkannya belanja dari transfer pemerintah pusat dari dana alokasi khusus. Struktur belanja daerah pada RAPBD tahun 2024 Terdiri dari pertama, Belanja Operasi sebesar 1 Triliun 620,19 Miliar digunakan untuk penganggaran : belanja pegawai sebesar 832,21 Milyar, belanja barang dan jasa sebesar 636,95 MIlyar, belanja hibah sebesar 126,73 Milyar, dan belanja bantuan sosial sebesar 24,30 Milyar.
Kedua Belanja Modal sebesar 141,32 Milyar, ketiga Belanja Tidak Terduga sebesar 8,94 Milyar dan keempat Belanja Transfer 401,03 Milyar,” kata Firdaus.
PJ Bupati Kampar berharap agar pembahasan RAPBD tahun 2024 ini dapat berjalan sebagaiman mestinya.
“Kepada TAPD dan seluruh kepala OPD dan pejabat terkait saya perintahkan untuk mengikuti pembahasan Ranperda APBD 2024 ini secara baik dengan menyiapkan data yang dibutuhkan, sehingga RAPBD tahun 2024 ini dapat dibahas dengan baik dan sesuai dengan regulasi peraturan perundangan”. tutupnya.
Dilanjutkan dengan pandangan umun Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kampar T.A 2024
Fraksi Gerindra Nawawi menyampaikan, fraksi Gerindra bersikap bijak untuk menanggapi masalah di Kabupaten Kampar, penyusunan APBD harus sejalan dengan pembangunan di daerah serta meminta ke dinas Bappeda untuk meningkatkan PAD, karna ini menjadi salah satu tulang punggung Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom.
Fraksi Demokrat menyampikan dalam laporannya meminta kepada Pj Bupati serta OPD dalam pengelola anggaran untuk membuat berbagai penyuluhan pembangunan sosialisasi ditengah masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dari Fraksi partai Golkar meminta kepada DLH dan dinas Perhubungan untuk melanjutkan program Penerangan, serta dapat menertibkan mobil dinas di Pemkab Kampar, selanjutnya Fraksi Golkar juga meminta adanya mobil keliling untuk pecatatan sipil serta ada pelayanan di setiap kecamatan.
Fraksi PKS yang dibacakan oleh Edi Eprison
untuk meningkatkan pendapatan daerah dana hasil pajak untuk provinsi untuk menggalakkan pembangunan di kabupaten Kampar serta untuk dapat memperhatikan guru-guru honorer yang ada di Kampar .
Fraksi partai PAN Januar Rambo menyampaikan untuk dapat mengangkat tenaga honorer yang sudah terdaftar dari database untuk di jadikan PPPK.
Dari Fraksi PPP Habiburrahman menyampaikan untuk dapat lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, selanjutnya Fraksi Nasdem lansung menyerahkan pandangan umumya kepada pimpinan. Dilanjutkan Fraksi PDIP Ropi Siregar menyampaikan untuk memperhatikan Puskemas Laboy Jaya.**(red/adv)
