Kampar Kiri Hilir, Redaksi86.com – Polemik lahan hutan Kuala Kasai adat kenegerian Desa Mentulik kini menjadi dilema lebih kurang seluas 21 Hektar, pasalnya sejak kasus ini ditangani oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui tim penyidik hingga saat ini masih mengambang.
Demikian dijelaskan oleh salah seorang Ninik Mamak Kenegerian Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar kepada wartawan, Rabu (20/04/2022) saat bertemu di salah satu warung kuliner di Panam Kota Pekanbaru.
“Lahan itu seluas 21 Hektar, Laporan sudah secara resmi 2 bulan belakangan, makanya ditangani oleh pihak Dinas Kehutanan, namun sejak perkara itu ditindaklanjuti langsung ke lahan kuala kasai tersebut.” Ungkap Jupriadi.
Dilanjut Pria ini, “naah sekarang alat yang beroperasi mengolah lahan adat kenegerian itu yang di kuala kasai sudah dikeluarkan dari lahan tersebut dengan ditahan selama 2 bulan ini.”
“Sayangnya dilemanya disini, alat tersebut malah di duga dipinjam pakaikan kepada pihak lain untuk mengolah lahan perkebunan salah seorang pengusaha disana (Mentulik, red). Bebernya.
Diakui penyidik dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Jupriadi yang juga merupakan salah seorang tokoh pemuda yang bakal dilantik sebagai salah satu Ninik Mamak di Kenegerian Mentulik Kampar Kiri Hilir.
“Penyidik mengakui kendala mengeluarkan alat berat itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Riau, jadi kami mewakili masyarakat di Desa Mentulik meminta agar perkara ini segera diproses sesuai aturan yang berlaku, jangan adanya indikasi seperti dugaan memperlambat agar nantinya terjadinya perundingan sepihak.” Pinta Jupriadi melalui media Redaksi86.com.
Satu lagi, saat hebohnya polemik hutan lahan kuala kasai yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Kenegerian Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir sempat adanya baku hantam yang mengorbankan salah seoranng warga Desa Mentulik yang sudah membuat laporan Kepolisian, namun hingga kini pun belum jelas kelanjutannya.
Atas pemberitaan ini, wartawan akan segera menemui pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau guna klarifikasi guna perimbangan berita. Serta meminta keterangan wawancara dari masyarakat lainnya secara langsung.**(MHA)
