TAPUNG HILIR, Redaksi86.com – Informasi beredarnya pupuk palsu jenis KCL/MOP dengan merk terkenal yang diberikan Pengurus KUD Lestari Jaya kepada anggotanya yang berada di Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar menjadi pertanyaan sebagian besar petani plasma yang menjadi anggota KUD Lestari Jaya bahkan masyarakat Kec. Tapung Hilir.
Pasalnya, puluhan ton pupuk yang dibeli oleh pengurus KUD Lestari Jaya saat akan diberikan ke petani plasma tidak di uji kadar kandungan pupuknya melalui Laboratorium yang mengakibatkan setelah dibagikan dan dilakukan aplikasi ke lapangan, ternyata dari hasil Uji Lab yang dilakukan oleh petani secara swadaya terbukti kandungan K2O nya hanya 6,69% dari seharusnya 60% sesuai dengan tulisan dalam kemasan pupuk tersebut. Artinya dapat kami simpulkan bahwa pupuk MOP tersebut Palsu.
Hal ini diceritakan warga Desa Tapung Makmur yang juga merupakan anggota KUD Lestari Jaya kepada awak media Redaksi86.com, Senin (18/12/2023) pagi tadi.
Petani Plasma yang namanya tidak ingin dipublikasi media menyampaikan benar telah terjadi pembelian pupuk jenis MOP palsu merk MEROKE oleh pengurus KUD dengan jumlah 80 ton lebih dan sudah dibagikan kepada anggota plasma, bahkan sebagian sudah di aplikasikan ke kebun kelapa sawit beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya kepada media.
Lanjut katanya, memang saat ini pengurus sudah bertanggung jawab dengan mengganti pupuk MOP palsu dengan pupuk yang asli tersebut ke masing-masing petani, akan tetapi kami tetap minta Aparat Penegak Hukum (Polisi) untuk mengusut mafia pupuk palsu yang sudah beredar di KUD kami, apalagi kami mengetahui pengurus sudah membeli dan mengganti pupuk kami tersebut melalui distributor lain bukan dari Distributor awal yang memberikan pupuk palsu tersebut,” terangnya.
Ditambah lagi, kami juga melihat di aula KUD, ada puluhan ton pupuk MOP palsu tersebut masih ditumpuk oleh pengurus dan belum dikembalikan ke distributornya, ini menambah kecurigaan kami, kenapa barang tersebut tidak lekas dikembalikan ke distributornya untuk segera mendapatkan pengembalian uang pupuk petani berkisar Rp 500 jutaan lebih, dan yang menjadi pertanyaan kami, “pembelian pupuk MOP sebagai pengganti kemarin menggunakan uang siapa..?? Kami tidak mau pengurus mengganti pupuk palsu tersebut pakai uang KUD atau petani lagi,” tegasnya.
Selanjutnya, mendapatkan pengaduan petani plasma tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada pengurus KUD Lestari Jaya untuk mempertanyakan apakah uang petani sudah dikembalikan oleh pihak Distributor pupuk MOP palsu..?? dan dalam pembelian pupuk MOP pengganti menggunakan uang siapa..??? Namun sampai berita ini dipublikasikan, ketiga pengurus KUD Lestari Jaya (Ketua : Joko Susilo, Sekretaris : Kardi dan Bendahara : Aziz Pohan) tidak bersedia memberikan tanggapan dan jawaban atas konfirmasi media.
Selanjutnya, awak media mencoba menghubungi Aris selaku Ketua Badan Pengawas KUD Lestari Jaya untuk mempertanyakan terkait pengaduan anggota kepada awak media melalui sambungan Hp.
Dalam keterangannya, Ketua BP KUD Lestari Jaya mengakui memang terjadi pembagian pupuk palsu di KUD Lestari Jaya berdasarkan hasil Rapat Pengurus dan Kelompok Tani beberapa waktu yang lalu, dalam rapat tersebut pengurus bertanggung jawab akan mengganti semua pupuk jenis MOP Meroke yang palsu dengan pupuk MOP yang asli dan setau kami sudah dibagikan pupuk penggantinya,” ungkap Aris kepada media.
Terkait uang siapa yang membayar pupuk pengganti, kami berasumsi pasti pihak Distributor yang pertama yang mengganti pupuk KCL/MOP kami, tapi setelah mendapat info bahwa yang mengganti pupuk palsu tersebut bukan dari pihak Distributor awal, maka ini akan kami pertanyakan kepada pengurus, apakah uang anggota yang sudah dibayarkan oleh Distributor pupuk MOP yang palsu dan sudah dikembalikan..?? dan dibayarkan kepada distributor pupuk kedua sebagai pengganti pupuk kepada petani plasma, atau kemarin saat membeli pupuk MOP kedua menggunakan uang siapa..?? ujar Aris seolah bertanya.
“Kalo memang sudah di bayar kenapa puluhan ton pupuk MOP palsu masih ada di aula KUD, untuk itu besok kami akan ke Kantor KUD untuk mempertanyakan hal tersebut agar jelas permasalahannya,” ucap Aris kepada awak media.**[red]
