ROHIL, Redaksi86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau baru baru ini merespon terkait usulan sejumlah rekan rekan pers Rohil ingin mengadakan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C, namun agenda tersebut akhirnya ditunda dengan alasan Kadis Kominfo Rohil sedang tidak berada di tempat, Senin (20/01/2024).
RDP bersama Komisi C DPRD Rohil atas usulan insan Pers daerah atas nama Gabungan Media Rokan Hilir tersebut diwacanakan akan dibahas pada Selasa 21 Januari 2024 sekira pukul 11:00 Wib sampai selesai diruang Komisi C DPRD Rohil Bagansiapiapi tersebut sedikitnya membahas tidak adanya pembayaran kerjasama media online pada APBD Perubahan tahun anggaran 2024 lalu.
“Tidak jadi, informasinya Kadis Kominfo Rohil sedang tidak berada di tempat, dari pesan tertulis Sekwan DPRD Rohil menyampaikan Kadis Kominfo Rohil baru pulang pada hari Kamis, jadi dengan begitu jadwal hearing bersama Komisi c masih kita tunggu kepastian bersama, salam kompak,” Kata Rudy Hartono disampaikan lewat via seluler, Senin (20/01/2025) malam.
Sebelum adanya pemberitahuan penundaan RDP tersebut, terlihat di salah satu grup whatsapp pesan balasan DPRD Rohil yang ditandatangani oleh ketua DPRD Rohil Ilhami soal hearing terkait tidak adanya pembayaran kerjasama media online pada APBD Perubahan 2024 lalu tampak direspon oleh sejumlah penggiat kuli tinta di daerah.
Rudy Hartono salah satu ketua Organisasi Pers Rohil ikut menyampaikan kepada rekan rekannya untuk berjuang bersama hingga kejelasan soal kerjasama media untuk tahun anggaran 2025 dapat terjawab dengan jelas.
“APBD Tahun 2025 harus kita perjuangkan bersama sama,” terkait hasil biar saja berproses,” Tulisnya di chat whatsapp group khusus pembahasan kerjasama media.
Terpisah, Kadis Kominfo ketika di konfirmasi lewat via whatsapp melalui salah satu stafnya ikut mengakui dirinya bersama Kadis Kominfo sedang berada di Pekanbaru.
” Betul pak, dia sama saya di Pekanbaru,” Jawab staf Kadis Kominfo singkat.
Sebelumnya soal kerjasama media di Rohil melalui Diskominfotiks Rohil terkait tidak ada pembayaran kerjasama media online pada APBD Perubahan 2024 ikut disorot oleh sejumlah media.
Bahkan soal kerjasama media tersebut, sejumlah pihak dari ketua organisasi Pers daerah turut menyampaikan solusi soal kerjasama media bersama Kominfo Rohil tahun 2025 mesti direvisi total.
Menyambut hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil ketika dikonfirmasi wartawan turut menyinggung soal kerjasama media mesti dilanjutkan, sebab menurutnya Pemerintah dan media tidak dapat terpisahkan peranan media sebagai corong informasi publik.
Menurut Sekda Rohil, Kerjasama media adalah prihal yang sangat penting yang terus dilanjutkan, disamping sebagai mitra pemerintahan menyampaikan informasi dan edukasi ke publik, media juga berfungsi sebagai alat mensosialisasikan berbagai kebijakan publik dan pelayanan publik.
” Media dan Pemerintah saling membutuhkan, apalagi kondisi saat sekarang ini di era digitalisasi yang berbasis IT, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah, makanya peran dari pada media tentunya sangat dibutuh oleh pemerintah,” Pungkas Sekda pada Jumat (17/01/2025) lalu.
Sebelumnya, sejumlah media syber ramai ramai memberitahukan terkait sejumlah pemilik perusahaan media lokal, wartawan dan kepala biro masing-masing media mendatangi kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir, terbitan Selasa (13/01/2025) lalu.
Dilansir dari sejumlah media yang terbit, Kedatangan mereka (awak media) di kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing terkait anggaran kerjasama media di pemerintah kabupaten Rokan Hilir.
” Mewakili teman-teman media kami mendatangi kantor DPRD ini menyampaikan surat permohonan rapat dengar pendapat (hearing) dengan pimpinan atau anggota DPRD, ada beberapa hal penting yang ingin kami pertanyakan dan diusulkan kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD terkait anggaran kerjasama media, ” kata ketua Fowarohil, H. Dahrin usai menyerahkan surat permohonan hearing, Selasa (14/01/2025) lalu.
H. Dahrin mengungkapkan, bahwa pihak media di Rokan Hilir pada anggaran APBD Perubahan tahun 2024 tidak mendapat apapun pembayaran kerjasama media dari dinas kominfotiks Rokan Hilir.
” Untuk APBD P 2024 kemarin tidak ada satupun pembayaran untuk media online dari dinas kominfotiks, kalau tidak ada pembayaran apa pemasukan pihak media, ini perlu dipikirkan bersama soalnya media sudah turut berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam bidang publikasi berita, ” Sebut Dahrin.
Ditempat yang sama, Ketua Ikatan Media Online (IM!O) Indonesia Rohil, Heriandi Bustam juga mengharapkan pihak DPRD segera menjadwalkan agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang kami usulkan karena banyak hal yang mau dipertanyakan terkait anggaran kerjasama media dengan pihak pemerintah daerah.
” Kami harapkan kepada pihak DPRD secepatnya mengagendakan RDP bersama dengn pihak media karena RDP ini sangat penting untuk laksanakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak serta menjaga hubungan kemitraan antara pihak pemda dan media yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Setelah dilakukan RDP nanti tentunya diharapkan pihak-pihak terkait untuk menganggarkan dana kerjasama media karena selama ini media sudah berkontribusi untuk pembangunan daerah, “ujar Heriandi Bustam.**
Editor: Redaksi
