Zalka Putra Anggota DPRD Kampar Resmi Dipecat, Ini Kata Ketua DPD PKS Kampar

Zalka Putra Anggota DPRD Kampar Resmi Dipecat, Ini Kata Ketua DPD PKS Kampar

Bacaan Lainnya
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

KAMPAR, Redaksi86.com – Anggota DPRD Kampar Zalka Putra dari Fraksi akhirnya di pecat. Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan khususnya pada pelanggaran kode etik selaku seorang anggota Dewan.

“Benar saudara Zalka Putra sudah secara resmi dipecat sebagai anggota DPRD Kampar sesuai dengan surat yang dikeluarkan DPP PKS sekitar dua minggu yang lalu,” kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kampar Tamarudin saat dijumpai awak media di Kantor DPD PKS diruang kerjanya, Senin (14/02/2022).

Lebih lanjut, Pria yang akrab dipanggil Onga Tamarudin itu mengatakan, bahwa pemecatan ini terkait dari hasil evaluasi yang dilakukan Dewan Etik Daerah Partai PKS Kampar yang diusulkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP terkait pelanggaran kode etik.

“Evaluasi ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Zalka Putra, yang sebelumnya juga telah dilakukan peringatan – peringatan secara lisan, namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan sehingga kita teruskan ke proses selanjutnya,” ujar Tamar.

Pelanggaran kode etik, katanya, yang dimaksud diantaranya tingkat absensi kehadirannya yang sangat minim.

Sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjalankan amanah kedewanannya dengan baik.

Disinggung soal isu dugaan bahwa yang bersangkutan mempunyai prilaku sex yang menyimpang (penyuka sesama jenis), Tamar menyebut bahwa ini adalah salah satu bahan pertimbangan.

“Ya ini memang menjadi salah satu bahan pertimbangan kami, terlepas belum atau sudah terkonfirmasinya persoalan tersebut, namun cukup berdampak pada citra partai,” ungkap Tamar lagi.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), Tamarudin menuturkan, bahwa saat ini dalam proses, setelah keluar surat dari DPP kita langsung meneruskan ke DPRD.

“DPRD sudah meneruskan ke KPU dan sudah mendapat persetujuan dari KPU, dan saat ini posisi proses itu sudah di Setwan menunggu persetujuan Gubernur,” pungkas Tamar.**

Editor : Redaksi

Pos terkait